PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

Gender perlindungan anak tunjangan kinerja
Filter Pencarian

Peraturan Presiden 601 dari 615

Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

641 844

Undang-undang 602 dari 615

Berlaku

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

Pornografi

863 2779

Peraturan Pemerintah 603 dari 615

Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

316 2192

Undang-undang 604 dari 615

Berlaku

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

1084 1117

Undang-undang 605 dari 615

Berlaku

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

1036 3561

Undang-undang 606 dari 615

Berlaku

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

604 13072

Undang-undang 607 dari 615

Berlaku

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

690 1292

Keputusan Presiden 608 dari 615

Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

3354 1668

Undang-undang 609 dari 615

Berlaku

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)

1596 1457

Undang-undang 610 dari 615

Berlaku

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

299 1034

Undang-undang 611 dari 615

Berlaku

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

796 1347

Undang-undang 612 dari 615

Berlaku

Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958

431 1025

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen 613 dari 615

Berlaku

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - Tahun 1945

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 hasil Amandemen

3667 3547

Peraturan Kolonial 614 dari 615

Berlaku

Peraturan Kolonial Nomor 620 Tahun 1921

Nadere wijziging van de ordonnantie in Staatsblad 1917 No 129 nopens de regeling van deh privaatrecherlijken toestand der Chineezen

991 1362

Peraturan Kolonial 615 dari 615

Berlaku

Peraturan Kolonial Nomor 158 Tahun 1896

Koninklijke machtiging tit wijziging van de laatste alinea van artikel 2 letter van het besluit in Staatsblad 1895 no 268

592 921

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak