PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

Gender perlindungan anak tunjangan kinerja
Filter Pencarian

Peraturan Menteri 796 dari 814

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak

1938 2333

Peraturan Menteri 797 dari 814

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2008

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan

1340 2022

Peraturan Menteri 798 dari 814

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2008

Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

1297 2264

Undang-undang 799 dari 814

Berlaku

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

Pornografi

863 2778

Peraturan Menteri 800 dari 814

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor P.02/MENEG PP/XI2007 Tahun 2007

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

361 958

Peraturan Pemerintah 801 dari 814

Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

316 2192

Undang-undang 802 dari 814

Berlaku

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

1084 1116

Undang-undang 803 dari 814

Berlaku

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

1036 3560

Undang-undang 804 dari 814

Berlaku

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

604 13070

Undang-undang 805 dari 814

Berlaku

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

690 1291

Keputusan Menteri 806 dari 814

Tidak Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 26/KEP/MENPERTA/IX/1 Tahun 1998

Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Peranan Wanita

225 1014

Keputusan Presiden 807 dari 814

Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

3354 1668

Undang-undang 808 dari 814

Berlaku

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)

1596 1456

Undang-undang 809 dari 814

Berlaku

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

299 1032

Undang-undang 810 dari 814

Berlaku

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

796 1346

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak