PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

Gender perlindungan anak tunjangan kinerja
Filter Pencarian

Surat Edaran Sekretaris Kementerian 421 dari 704

Berlaku

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 11 Tahun 2021

Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Selama Hari Peringatan Wafat Isa Al Masih Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

96 552

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 422 dari 704

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 01/Men-KP/KB/I/2021 Tahun 2021

Penguatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Kelautan dan Perikanan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Kelautan dan Perikanan
130 588

Peraturan Menteri 423 dari 704

Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

172 1464

Surat Edaran Sekretaris Kementerian 424 dari 704

Berlaku

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 10 Tahun 2021

Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Selama Libur Isro Miroj Nabi Muhammad Saw Dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

93 592

Keputusan Menteri 425 dari 704

Tidak Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 8 Tahun 2021

Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

126 715

Peraturan Menteri 426 dari 704

Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

142 616

Keputusan Menteri 427 dari 704

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 6 Tahun 2021

Tim Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

102 625

Keputusan Sekretaris Kementerian 428 dari 704

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 18 Tahun 2021

Pembentukan Tim Penyusunan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

103 840

Peraturan Menteri 429 dari 704

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021

167 1481

Surat Edaran Sekretaris Kementerian 430 dari 704

Tidak Berlaku

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 4 Tahun 2021

Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

140 3970

Surat Edaran Sekretaris Kementerian 431 dari 704

Berlaku

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 1 Tahun 2021

Pengaturan Pelaksana Tugas Kedinasan Dari Kantor dan Tugas Kedinasan Dari Rumah Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

93 559

Surat Edaran Sekretaris Kementerian 432 dari 704

Berlaku

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 27 Tahun 2020

Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

62 347

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 433 dari 704

Tidak Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 08/MPPPA/Roren&Data/04/2020 Tahun 2020

Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Gender dan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pusat Statistik
88 327

Surat Edaran Menteri 434 dari 704

Berlaku

Surat Edaran Menteri Nomor 61 Tahun 2020

Pedoman Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/Daycare Ramah Anak Bagi Pekerja di Daerah

1678 1755

Peraturan Menteri 435 dari 704

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

862 1378

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak