Filter Pencarian
Perjanjian kerjasama 76 dari 733
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 009/Setmen.birohh/KL.01/03/2025 Tahun 2025
Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Perempuan dan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik IndonesiaNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 77 dari 733
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 008/Men/KL.01/03/2025 Tahun 2025
Peningkatan Layanan SAPA 129
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia PT Bank Central Asia TbkSurat Edaran Sekretaris Kementerian 78 dari 733
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 3 Tahun 2025
Pelaksanaan Upacara di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 79 dari 733
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perjanjian kerjasama 80 dari 733
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 003/Setmen.Birohh/KL.01 /02/2025 Tahun 2025
Kerja Sama Proyek Percontohan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam rangka Penanggulangan Pekerja Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak IndonesiaNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 81 dari 733
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 17/M/HKM.07.01/II/2025 Tahun 2025
Penguatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Desa dan Perdesaan serta Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik IndonesiaSurat Edaran Sekretaris Kementerian 82 dari 733
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 2 Tahun 2025
Penyesuaian Pola Kerja Setelah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggara Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 83 dari 733
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 004/Men/KL.01/02/2025 Tahun 2025
Peningkatan Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pengurus Besar Nahdatul UlamaSurat Edaran Sekretaris Kementerian 84 dari 733
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 1 Tahun 2025
Satuan Biaya Penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keputusan Sekretaris Kementerian 85 dari 733
Berlaku
Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 169 Tahun 2024
Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024
Perjanjian kerjasama 86 dari 733
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 021/Setmen.Birohh/KL.01/ 12/2024 Tahun 2024
Peran Serta Perempuan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia PT Permodalan Nasional MadaniNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 87 dari 733
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 020/Setmen.Birohh/KL.01/ 12/2024 Tahun 2024
Peran Serta Perempuan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia PT Permodalan Nasional MadaniNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 88 dari 733
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 016/Men/KL.0 I / 11 /2024 Tahun 2024
Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Siber dan Sandi NegaraPerjanjian kerjasama 89 dari 733
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 019/Setmen.Birohh/KL.01/ 12/2024 Tahun 2024
Optimalisasi Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia PT Grab Teknologi IndonesiaKeputusan Menteri 90 dari 733
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 209 Tahun 2024
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
